Perekonomian pada era kepemimpinan Jokowi

Ir.H Joko Widodo ata yang akrab disapa Jokowi ini lahir di sebuah kota di Jawa Tengah, yaitu kota Solo.Pada tanggal 21 Juni 1961.Terlahir sebagai seorang anak dari pengusaha mebel membuat ia tumbuh menjaadi seorang penerus usaha keluarga yaitu pengusaha mebel.Lulusan Universitas Gajah Mada fakultas Kehutanan ini pernah menjabat sebagai walikota di kota kelahirannya yaitu soloSelama kepemimpinannya di kota solo,solo mengalami perbahan yang sangat pesat.Setelah menjadi walikota solo beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta namun belum selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta beliau sudah terpilih menjadi Presiden Indonesia. 

Dan berikut adalah kondisi perekonomian pada masa kepemimpinan Jokowi.
Masa lalu dari 2005-2012, ekonomi RI bergerak baik, menguntungkan kita. Suku bunga rendah, likuiditas melimpah dan harga komoditas tinggi. Perkembangan geopolitik juga stabil dan politik.namun sekarang kondisi ekonomi di satu tahun era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai lebih buruk.Hal ini berkaitan dengan isu-isu utama lainnya seperti kondisi politik nasional, sistem penegakan hukum, keamanan nasional dan pemberantasan korupsi. Kondisi ekonomi nasional sekarang bagi sebagian besar publik dinilai lebih buruk dengan 46,11% dibanding tahun sebelumnya. penilaian dilihat dari kondisi ekonomi lebih buruk lantaran mahalnya harga kebutuhan pokok dan banyaknya pengangguran. 

Selain itu Jokowi-JK tak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang akhirnya bisa tembus mencapai di atas Rp14.000/USD. Disamping kondisi ekonomi nasional yang buruk, Kondisi perekonomian saat ini juga buruk. Buruknya kondisi ekonomi global menjadi tantangan utama perekonomian nasional. Perekonomian dunia saat ini bergantung pada ekonomi Amerika. Sedangkan perekonomian Eropa mengalami kemacetan sedangkan ekonomi China mengalami perlambatan.

Kondisi ini diperburuk dengan rencana kebijakan bank sentral Amerika yang akan membuat pelonggaran moneter seperti quantitative easing dan penghentian pembelian surat berharga negara. Akibatnya negara berkembang akan tumbuh di bawah rata rata 5 tahun belakang. Hampir semua negara seperti China,Brazil dan juga  Indonesia.

Sekiann...

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Kasus Hukum Ekonomi

INILAH.COM, jakarta – Selama periode 2011, Bank Indonesia (BI) mencatat kasus sengketa antara bank dengan nasabah di bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi sengketa kartu kredit. Hal itu terjadi karena banyak kartu kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak berhak. Demikian disampaikan Ketua Tim Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1). “Data penyelesaian sengketa bank dengan nasabah tahun ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2010 lalu. Dari total permohonan penyelesaian sengketa yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 278 sengketa menjadi 510 kasus. Paling banyak di penyaluran dana 246 kasus dan sistem pembayaran 204 kasus,” kata Sondang. Sondang menjelaskan bahwa di bidang penyaluran dana, permohonan penyelesaian sengketa didominasi dengan permohonan restrukturisasi kredit baik kredit konsumsi maupun kredit modal kerja. Menurutnya, peningkatan permohonan meningkatnya informasi mengenai keberadaan medias...
Baca selengkapnya

Kasus Hukum Perdata

SLEMAN – Selasa, 17 November 2011 Pengadilan Negeri (PN) Sleman akhirnya mengeksekusi tanah milik Juminten di Dusun Pesanggrahan, Desa Pakembinangun,Kecamatan Pakem, Sleman. Awalnya sempat terjadi ketegangan saat proses eksekusi yang melibatkan puluhan aparat kepolisian ini, tapi tidak terjadi tindakan anarkistis. Saat proses eksekusi tanah tersebut,PN Sleman membawa sebuah truk untuk mengangkut barang-barang pemilik rumah serta backhoeuntuk menghancurkan rumah yang tampak baru berdiri di atas tanah seluas 647 meter persegi. ”Kami hanya melaksanakan perintah atasan,” kata Juru Sita PN Sleman Sumartoyo kemarin. Lokasi tanah yang berada di pinggir Jalan Kaliurang Km 17 ini merupakan tanah sengketa antara Juminten dengan Susilowati Rudi Sukarno sebagai pemohon eksekusi. Kasus hukum yang telah berjalan selama tujuh tahun ini berawal dari masalah utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, utang yang dimaksud disini adalah juminten berhutang tentang pembuatan sertifikat tanah ...
Baca selengkapnya